SEKADAU, Kalimantan Barat, Minggu, 26 Juli 2026 – Proyek peningkatan jalan Nanga Taman–Nanga Mahap Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat (Kalbar) bernilai Rp14,81 miliar menjadi sorotan publik. Kontraktor aneh bernama AHAN disebut jemawa, menambah aroma satire dalam kasus infrastruktur. Jalan yang seharusnya membuka akses ekonomi justru memunculkan kritik mulus saat peresmian, retak sehari kemudian.
Papan proyek berdiri dengan angka mencolok: Rp14,81 miliar. Anggaran itu bukan sekadar deretan nol dalam dokumen pemerintah, melainkan hasil pungutan pajak masyarakat. Proyek ini diharapkan membuka akses ekonomi, mempercepat distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
Namun publik bertanya apakah jalan ini benar-benar awet, atau hanya mulus saat peresmian? Kontraktor aneh bernama AHAN disebut jemawa, seakan sakti dari jeratan hukum, menambah satire dalam kasus infrastruktur ini.
Papan proyek memang memuat informasi dasar, tetapi transparansi tidak berhenti di sana. Publik berhak mengetahui progres pekerjaan, mutu konstruksi, hingga mekanisme pemeliharaan bila terjadi kerusakan.
Keterbukaan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun penyedia jasa. Tanpa transparansi, proyek bernilai hampir Rp15 miliar hanya menjadi deretan angka tanpa makna.
Anggaran Rp14,81 miliar dialokasikan untuk peningkatan ruas Nanga Taman–Nanga Mahap. Manfaat ekonomi diharapkan berupa distribusi hasil pertanian lebih lancar, biaya logistik menurun, serta akses pasar baru terbuka. Namun risiko kualitas rendah justru membebani APBD dengan biaya perbaikan berulang.
Proyek jalan seharusnya menjadi katalis pertumbuhan ekonomi lokal. Petani bisa mengirim hasil panen lebih cepat, pedagang memperoleh akses pasar lebih luas, dan ongkos transportasi menurun. Tetapi bila kualitas buruk, biaya tambahan justru menekan daya beli masyarakat.
Kontraktor AHAN disebut publik sebagai pihak pelaksana proyek. Meski terdaftar resmi, reputasi kontraktor ini dipertanyakan. Publik menyoroti sikap jemawa dan dugaan lemahnya pengawasan mutu.
Perkara kasus ini muncul karena kontraktor berstandar resmi seharusnya menghadirkan kualitas, bukan sekadar papan proyek dengan deretan nol. Nama AHAN bahkan menjadi bahan olok-olok di warung kopi, dianggap simbol kontraktor aneh yang lebih pandai berkelit daripada bekerja sesuai standar.
Kerugian ekonomi dirasakan pedagang di Nanga Mahap. Omset menurun akibat akses jalan rusak. Warga harus memutar jauh untuk ke pasar, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Mobilitas tersendat, distribusi barang terhambat, risiko kecelakaan meningkat.
“Uang rakyat seharusnya menghasilkan jalan bertahan bertahun-tahun, bukan sekadar proyek selesai di atas kertas,” ucap seorang pengendara yang berteduh di tepi jalan.
Dampak sosial lebih luas: anak sekolah terlambat, pasien sulit mencapai rumah sakit, dan biaya transportasi melonjak. Jalan rusak bukan sekadar lubang di aspal, melainkan lubang dalam kepercayaan publik.
Dugaan bermasalah pada ruas Nanga Taman–Nanga Mahap bukan tuduhan pelanggaran, melainkan bentuk pengawasan sosial. Kritik publik relevan untuk memastikan proyek APBD menghasilkan infrastruktur berkualitas.
Partisipasi publik menjadi penting. Warga dapat melaporkan dugaan ketidaksesuaian melalui mekanisme pengaduan resmi pemerintah. Akuntabilitas pembangunan tidak hanya tanggung jawab kontraktor, tetapi juga pengawasan masyarakat.
Proyek ini membawa ekspektasi besar. Warga berharap setiap meter jalan dibangun sesuai spesifikasi, diawasi profesional, serta dipelihara sesuai kontrak. Jika kualitas baik, manfaat dirasakan masyarakat. Namun bila hasil mengecewakan, kerugian menimpa seluruh warga yang melintasi ruas tersebut setiap hari.
Sampai berita ini ditulis, konfirmasi dari pejabat Dinas PUPR Kalimantan Barat belum diperoleh. Senyap. Diam. Seakan jalan Rp14,81 miliar itu lebih cepat retak daripada jawaban pejabat.
Fenomena kasus jalan viral ini mencerminkan problem klasik pembangunan proyek besar, anggaran fantastis, tetapi kualitas dipertanyakan. Kasus ini muncul bukan untuk menghakimi, melainkan mengingatkan bahwa uang publik harus menghasilkan manfaat nyata.
Infrastruktur bukan sekadar beton dan aspal, melainkan simbol kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Bila jalan retak sehari setelah peresmian, maka retak pula kepercayaan publik.
Korwil Kalbar Rustan.,”
