Redaksi PMBcom, ~ Belum lama luka perlakuan tidak pantas terhadap insan pers mengering, kembali dunia jurnalistik Indonesia diguncang pernyataan yang menyakitkan hati. Kali ini datang dari seorang pengacara kondang, yang dalam sebuah pernyataan resmi di hadapan Kejaksaan Agung, secara terang-terangan mengecilkan peran dan derajat wartawan. Ucapan itu bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan sebuah pernyataan yang merendahkan profesi yang menjadi tulang punggung demokrasi, seolah keberadaan wartawan tidak lebih dari sekadar gangguan yang tidak dibutuhkan dalam proses pengawasan publik.
Berulang kali kita mendengar dan menyaksikan hal serupa. Wartawan yang seharusnya dihargai sebagai mitra dalam menjaga akuntabilitas negara, justru kerap mendapat perlakuan sebaliknya. Mereka sering menjadi sasaran cemoohan, hinaan, hingga intimidasi yang mengarah pada tindak kekerasan dari oknum yang merasa berkuasa atau memiliki pengaruh besar. Padahal, setiap kalimat yang mereka tulis, setiap berita yang mereka siarkan, lahir dari perjuangan mengumpulkan fakta, memverifikasi kebenaran, dan berusaha menyampaikannya kepada masyarakat tanpa memandang siapa yang terlibat di dalamnya.
Betapa malangnya nasib sebagian besar wartawan Indonesia. Di setiap kunjungan kerja ke instansi pemerintah, lembaga negara, maupun kantor tokoh masyarakat, mereka sering dipandang sebelah mata. Dianggap sebagai orang yang tidak tahu aturan, pengganggu kenyamanan, atau bahkan pihak yang berusaha mencari kesalahan semata. Padahal tugas mereka hanyalah menjalankan amanah konstitusi: menjamin hak masyarakat untuk mengetahui segala hal yang menyangkut kepentingan umum. Banyak dari mereka harus berhadapan dengan pintu yang tertutup rapat, informasi yang disembunyikan, hingga ancaman yang datang diam-diam hanya karena ingin menyampaikan kebenaran kepada publik.
Kita tidak boleh lupa bahwa kebebasan pers adalah salah satu pilar utama demokrasi. Ketika pernyataan merendahkan profesi wartawan keluar dari mulut orang yang seharusnya memahami hukum dan keadilan, itu adalah tanda bahwa penghargaan terhadap peran pengawasan publik masih sangat minim di kalangan kita. Pengacara yang seharusnya menjadi pelindung hak semua pihak, termasuk hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, justru ikut menciptakan stigma bahwa wartawan adalah pihak yang tidak berharga. Hal ini tentu akan semakin memperkuat kebiasaan buruk mengintimidasi pers, yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas.
Kekerasan dan perendahan terhadap wartawan bukan sekadar masalah pribadi mereka semata. Itu adalah serangan terhadap hak seluruh rakyat Indonesia untuk mengetahui kebenaran. Jika wartawan takut untuk meliput, takut untuk bertanya, takut untuk menulis karena ancaman atau cemoohan, maka siapa yang akan mengawasi jalannya pemerintahan? Siapa yang akan menyuarakan aspirasi rakyat yang tidak terdengar? Siapa yang akan membongkar penyimpangan yang merugikan negara?
Kasus pernyataan pengacara kondang di hadapan Kejaksaan Agung ini seharusnya menjadi momen bagi kita semua untuk bangkit melawan budaya merendahkan insan pers. Bagi para penegak hukum, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa, mari kita kembali memahami dan menghargai peran wartawan sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Jangan biarkan profesi mulia ini terus menjadi sasaran kemarahan dan penghinaan oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena ketika wartawan dikebiri haknya, maka demokrasi kita pun sedang dirampok haknya perlahan-lahan.
Semoga kasus ini tidak hanya menjadi berita yang sebentar lalu dilupakan. Semoga menjadi cambuk bagi semua pihak untuk mulai memperlakukan wartawan dengan hormat, menjamin keamanan mereka dalam menjalankan tugas, dan mengakui bahwa keberadaan mereka sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Indonesia yang adil, transparan, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.
Dahlan Sapa
Redaksi Media Online Pena Mitra Bhayangkara.
