INTAN JAYA — Sejumlah pelajar dan mahasiswa asal Kabupaten Intan Jaya yang tergabung dalam wadah ADIK–ADEM se-Indonesia menyampaikan pernyataan sikap terbuka kepada Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, khususnya Kepala Dinas Pendidikan dan Bupati Intan Jaya. Pernyataan tersebut disampaikan terkait belum direalisasikannya hak mereka sebagai penerima Beasiswa Afirmasi Kabupaten Intan Jaya hingga saat ini.
Kami adalah putra-putri daerah Intan Jaya yang tengah menempuh pendidikan di berbagai kota di seluruh Indonesia. Kabupaten Intan Jaya merupakan wilayah yang masih menghadapi situasi yang sulit, sehingga kondisi ekonomi masyarakat, termasuk keluarga kami, sangat terdampak. Banyak orang tua kami mengalami kesulitan luar biasa dalam memenuhi kebutuhan hidup maupun biaya pendidikan kami di perantauan. Beasiswa afirmasi bukan sekadar bantuan semata, melainkan hak yang telah ditetapkan dalam alokasi anggaran, termasuk bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui dana Otonomi Khusus. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk terus menunda penyalurannya kepada mereka yang telah memenuhi syarat sebagai penerima.
Merespons keterlambatan penyaluran beasiswa yang telah berlangsung lama serta munculnya dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran pendidikan, kami menyampaikan sejumlah tuntutan dan harapan secara terbuka kepada pihak berwenang:
Pertama, meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan anggaran secara transparan dan tanpa tebang pilih, guna memastikan tidak ada kerugian negara yang tidak ditindaklanjuti.
Kedua, mendesak Pemerintah Daerah membuka laporan penggunaan anggaran pendidikan kepada publik, agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas kemana dana tersebut dialokasikan.
Ketiga, menuntut agar dana yang diduga diselewengkan dipulihkan sepenuhnya dan digunakan kembali untuk kepentingan pendidikan serta peningkatan kualitas SDM Kabupaten Intan Jaya.
Keempat, mendesak penjatuhan sanksi sesuai hukum yang berlaku apabila terbukti terjadi tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran tersebut.
Kelima, meminta proses penanganan kasus berlangsung jujur, adil, dan bebas dari intervensi pihak manapun, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
Keenam, mengajak seluruh pimpinan daerah untuk bersama-sama mengawasi penggunaan dana pendidikan dan pembangunan SDM, agar setiap rupiah anggaran benar-benar bermanfaat bagi kemajuan daerah.
Ketujuh, mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya segera menyalurkan bantuan beasiswa ADIK–ADEM Intan Jaya kepada seluruh mahasiswa penerima yang tersebar di seluruh Indonesia, tanpa penundaan lagi.
Kedelapan, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengawasi jalannya pemerintahan Kabupaten Intan Jaya, khususnya pengelolaan anggaran di lingkungan Dinas Pendidikan, guna memastikan dana digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan bebas dari penyimpangan.
Kami berharap pernyataan ini mendapat perhatian serius dan tindakan nyata dari Pemerintah Kabupaten Intan Jaya. Hak pendidikan generasi penerus daerah tidak boleh tertunda karena kelalaian maupun penyimpangan pengelolaan anggaran. Kami tetap berharap saluran dialog tetap terbuka dan setiap pihak bertanggung jawab sesuai amanah yang diemban.
Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan dengan sadar dan penuh tanggung jawab.
Kami, Pelajar dan Mahasiswa Afirmasi ADIK–ADEM Kabupaten Intan Jaya se-Indonesia.
Sumber berita: Agustinus Selegani
Koordinator: Nikson Tapani
Wakil Koordinator: Nopelianus Bagubau
