Balikpapan ~ Keluh kesah dan rasa muak kini meluap dari dada rakyat melihat tingkah laku sejumlah pejabat negara yang seakan telah kehilangan arah moral dan nurani. Jabatan yang diemban seharusnya menjadi amanah suci untuk melayani kepentingan bersama, justru disalahgunakan menjadi sarana memperkaya diri sendiri, keluarga, dan kerabat dekat—fenomena yang kerap disebut masyarakat dengan sebutan getir “pulang kampung korupsi”. Di mana janji pengabdian tulus yang diucapkan dengan penuh keyakinan saat upacara pelantikan dulu? Mengapa kekuasaan yang dipercayakan rakyat justru dijadikan alat meraih keuntungan pribadi semata, mengabaikan nasib ribuan orang yang menaruh harapan pada mereka?
Penderitaan rakyat seakan tak memiliki ujung jalan. Ke mana pun mata memandang, jalanan berlubang dan rusak parah menjadi pemandangan yang biasa saja, tak kunjung tersentuh perbaikan meski dana telah dikabarkan disalurkan. Lapangan pekerjaan semakin sempit, angka pengangguran terus menumpuk dari tahun ke tahun, dan rakyat kecil semakin bingung mencari tempat berteduh dari kesulitan hidup yang kian hari kian menekan. Harga kebutuhan pokok yang terus melambung tak sebanding dengan pendapatan yang didapat, membuat banyak keluarga harus berhemat bahkan mengurangi porsi makan demi bertahan hidup.
Di sisi lain, para pengusaha yang memiliki akses istimewa dan kedekatan erat dengan kekuasaan tampak berleluasa tanpa rasa takut. Mereka membuka lahan tambang dan perkebunan dalam skala yang sangat luas, namun hanya memikirkan keuntungan sesaat tanpa mempedulikan dampak jangka panjang. Kekayaan alam yang merupakan warisan bersama digali habis, hasilnya dibawa pergi ke tempat lain, tanpa pernah mempedulikan nasib warga setempat yang kini kehilangan sumber penghidupan utama mereka. Sungai yang dulunya jernih kini keruh dan tercemar, tanah yang subur menjadi tandus tak bisa ditanami apa pun lagi.
Muhammad Thio Adnan dalam pantauannya di sejumlah wilayah Kalimantan menyampaikan keprihatinan yang mendalam. Hampir di setiap tempat yang dikunjunginya, jejak kerusakan akibat aktivitas tambang yang tak bertanggung jawab terlihat sangat jelas, meninggalkan lubang-lubang menganga dan kerusakan lingkungan yang parah. Ironisnya, berbagai pelanggaran terhadap aturan perlindungan lingkungan hidup terjadi di mana-mana, namun seakan tak ada pihak yang berani menegur, apalagi menjatuhkan sanksi tegas.
“Apakah kalian semua buta terhadap pelanggaran yang dilakukan para oligar pengusaha yang bersandar pada kekuasaan pejabat?” begitu pertanyaan yang terus bergema berulang-ulang di kalangan masyarakat. Rakyat bertanya-tanya dengan penuh kecemasan, sampai kapan mereka harus diam melihat kekuasaan dan modal besar bersekongkol saling menguntungkan, sementara nasib rakyat kecil terus dikorbankan demi kepentingan segelintir orang saja?
“Ini bukan sekadar rasa kecewa, melainkan rasa sedih yang mendalam karena seakan tak ada pihak yang sungguh-sungguh ingin memperbaiki negeri ini,” ujar Muhammad Thio Adnan. “Kami teringat saat masih duduk di bangku kuliah, kami diajarkan penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan, belajar tentang arti hidup, dan bagaimana seharusnya kita menjaga sesama. Namun kenyataannya yang kami lihat di tanah Borneo ini sungguh berbeda—semakin dikuasai oleh pengusaha yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa peduli orang lain.”
Lebih lanjut ia menambahkan, “Kami sangat sedih melihat rakyat yang setiap hari berjuang dan menderita, namun kesejahteraan yang dijanjikan tak pernah datang. Hanya segelintir orang saja yang hidup makmur dan sejahtera, terutama mereka yang pandai menjilat kekuasaan—semakin pandai mereka mendekat, semakin kaya mereka. Sementara masyarakat jelata tetap sama, bahkan semakin terperosok dalam kesengsaraan dan kemiskinan yang tak berkesudahan.”
Bersama Media Online Pena Mitra Bhayangkara.com dan Pena Mitra News.com, Muhammad Thio Adnan menyatakan kesiapannya untuk terus bersuara. “Kami bergabung di sini agar bisa melakukan perlawanan melalui tulisan-tulisan kami. Kami sudah merasa sangat mual melihat semua perbuatan yang dilakukan oleh pejabat yang tidak bertanggung jawab, yang sudah tak memiliki rasa kemanusiaan maupun moral lagi. Melalui tulisan-tulisan ini, kami berharap hati nurani pihak-pihak yang berwenang tersentuh, dan keadilan sungguh-sungguh ditegakkan demi rakyat yang selama ini menjadi korban ketidakadilan.”
Redaksi Koordinator Liputan Wilayah Kalimantan Timur Muhammad Thio Adnan.,”
