Redaksi ~ Indonesia lahir dari keringat dan darah para pahlawan yang berjuang membebaskan negeri ini dari belenggu penjajahan bangsa asing. Harapan besar saat itu adalah merdeka selamanya, tidak lagi ada penindasan, tidak lagi ada pengambilan hak milik orang lain, dan tidak lagi ada rakyat yang menderita atas kehendak segelintir orang berkuasa. Namun berlalunya waktu puluhan tahun sejak kemerdekaan itu diperoleh, kini muncul kenyataan pahit yang menyayat hati: seolah-olah penjajahan tidak benar-benar berakhir, melainkan hanya berganti wajah. Penjajah yang datang dari luar negeri sudah pergi, namun kini rakyat seolah dijajah oleh pejabatnya sendiri.
Penjajahan zaman dulu dilakukan dengan senjata dan kekerasan terbuka, sedangkan penjajahan masa kini berjalan dengan cara yang jauh lebih halus namun tidak kalah kejam. Ia berjalan di balik aturan yang dimanipulasi, di balik wewenang yang disalahgunakan, dan di balik janji-janji manis yang tak pernah ditepati. Pejabat yang seharusnya menjadi pelindung, bapak, dan pelayan rakyat, justru berubah menjadi penguasa yang menindas mereka yang telah memberinya amanah.
Kita melihat bagaimana kekayaan alam yang seharusnya menjadi milik bersama seluruh bangsa, kini dikuasai hanya oleh segelintir orang yang memiliki hubungan dekat dengan para pengambil kebijakan. Hutan-hutan yang dulu menjadi sumber kehidupan masyarakat adat dan warga sekitar, kini gundul diambil alih untuk kepentingan perusahaan yang mendapat izin tak wajar dari pejabat berwenang. Sungai yang dulu jernih dan menyokong kehidupan ribuan keluarga, kini keruh dan beracun karena limbah pabrik yang dibiarkan begitu saja, seolah hukum tidak berlaku bagi mereka yang punya kuasa dan uang.
Di sektor pertanian dan perkebunan, tanah warisan turun-temurun warga sering kali diklaim sepihak, diukur ulang, hingga akhirnya beralih kepemilikan dengan alasan pembangunan yang nyatanya hanya menguntungkan orang-orang tertentu. Ketika rakyat berusaha memperjuangkan haknya, mereka justru dihadang dengan berbagai alasan hukum yang dibuat-buat, ditekan dengan ancaman, atau bahkan dicap sebagai pengganggu ketertiban.
Masalah pelayanan publik pun tak kalah menyedihkan. Uang rakyat yang dikumpulkan melalui pajak dan berbagai retribusi, yang seharusnya kembali lagi dalam bentuk jalan yang mulus, sekolah yang layak, rumah sakit yang terjangkau, dan air bersih yang mengalir ke setiap rumah, nyatanya banyak yang hilang entah ke mana. Jalan poros penghubung desa dan kecamatan rusak parah bertahun-tahun tanpa perbaikan, menghambat perekonomian warga yang hanya mengandalkan hasil bumi. Sekolah bocor, fasilitas kesehatan minim obat, sementara di sisi lain kita melihat gaya hidup mewah para pejabat yang tak sebanding dengan gaji resmi yang mereka terima.
Lebih memilukan lagi, ketika rakyat mencoba menyuarakan keresahan mereka, sering kali suara itu dibungkam. Mereka yang berani mengkritik dicari-cari kesalahannya, ditekan, atau bahkan ditindak sewenang-wenang. Padahal mengawasi kinerja penguasa adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Media yang seharusnya menjadi corong aspirasi rakyat pun tak jarang mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, mulai dari diabaikan, diancam, hingga berusaha diredam agar tidak memberitakan kebenaran yang kurang mengenakkan bagi para penguasa.
Penjajahan oleh pejabat sendiri ini terasa semakin nyata ketika kita melihat ketimpangan yang semakin lebar. Sebagian kecil orang hidup bergelimang harta, sementara mayoritas rakyat masih berjuang hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Harga kebutuhan pokok terus melambung, lapangan kerja semakin sempit, namun tak ada solusi nyata yang dihadirkan oleh mereka yang memegang tampuk kekuasaan. Janji-janji manis saat kampanye ternyata hanya sekadar kata-kata untuk meraih suara, yang kemudian dilupakan begitu jabatan sudah digenggam.
Kita tidak menginginkan penjajahan dalam bentuk apa pun, baik yang datang dari bangsa asing maupun dari anak bangsa sendiri. Kemerdekaan yang diperoleh dengan susah payah bukanlah kemerdekaan bagi segelintir orang untuk berkuasa sewenang-wenang, melainkan kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk hidup adil, makmur, dan sejahtera. Pejabat adalah pemegang amanah, bukan pemilik negeri ini. Jika amanah itu disalahgunakan, maka itu sama saja dengan menjajah rakyat yang telah menitipkan harapan kepada mereka.
Sudah saatnya kita semua bangkit, tidak lagi diam melihat ketidakadilan terjadi di depan mata. Pengawasan harus diperketat, aturan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, dan integritas pejabat harus menjadi syarat mutlak dalam menjalankan pemerintahan. Jangan biarkan kemerdekaan yang diraih para pahlawan menjadi sia-sia, digantikan oleh penjajahan baru yang justru datang dari kalangan kita sendiri. Rakyat berhak diperlakukan dengan adil, berhak menikmati hasil kekayaan negerinya, dan berhak hidup layak tanpa rasa takut serta tertindas oleh kekuasaan yang semena-mena.
Dahlan Sapa
Pimpinan Redaksi Media Online Pena Mitra Bhayangkara.cim & Pena Mitra News.com
