Di Balik Euforia HUT RI ke-81: Ketika Kemerdekaan Masih Menjadi Mimpi bagi Rakyat Kecil
Oleh: Dahlan Sapa., Pimpinan Redaksi Media Online Pena Mitra Bhayangkara.com & Pena Mitra News.com
Pada tanggal 17 Agustus 2026, seluruh bangsa Indonesia menandai momen bersejarah: peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Di seantero negeri, bendera Merah Putih dikibarkan, upacara dilaksanakan, dan berbagai perlombaan digelar sebagai ungkapan syukur atas kebebasan yang diraih dengan tetesan darah dan air mata para pahlawan terdahulu. Seharusnya, di hari yang penuh makna ini, seluruh rakyat Indonesia dapat bersuka cita, menikmati hasil kemerdekaan dengan fasilitas yang memadai, kehidupan yang layak, dan keadilan yang nyata merata di seluruh penjuru Nusantara.
Namun sayangnya, euforia perayaan itu belum dirasakan secara merata. Bagi sebagian besar rakyat, kemerdekaan ini terasa seolah hanya khayalan dan mimpi yang sulit diwujudkan dalam kenyataan sehari-hari. Di balik gemuruh tepuk tangan dan nyanyian lagu kebangsaan, masih tersimpan penderitaan yang mendalam yang dirasakan oleh masyarakat luas. Kemerdekaan yang seharusnya membebaskan setiap warga negara dari segala bentuk penindasan, bagi banyak orang justru terasa jauh dari jangkauan.
Banyak yang merasa seolah sedang mengalami “penjajahan di zaman modern” — mirip dengan masa-masa kekuasaan VOC di masa lampau, namun dilakukan dengan cara dan tata cara yang berbeda, lebih terselubung, dan tidak kalah menyakitkan. Jika dulu penjajahan dilakukan dengan kekuatan senjata dan kekuasaan asing, kini bentuknya berubah haluan. Ada pihak-pihak yang memanfaatkan kedudukan, kekuasaan, dan aparat negara serta penegak hukum bukan untuk melayani rakyat sebagaimana amanah konstitusi, melainkan untuk menjaga dan memperbesar keuntungan pribadi maupun kelompok.
Berapa banyak perusahaan yang beroperasi di Nusantara ini yang seolah-olah memakai aparat negara sebagai alat demi kepentingan sendiri? Ketika hukum seolah-olah sudah bisa “dibeli” oleh pengusaha yang tidak bermoral, rakyat pun menjadi bingung: di mana lagi mereka harus berlindung? Kepada siapa lagi mereka harus mengadu? Jalan keadilan yang seharusnya terbuka lebar bagi setiap warga negara tanpa pandang bulu, terasa tertutup rapat bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan dan harta. Hukum yang seharusnya menjadi perisai bagi yang lemah, justru kerapkali terasa menjadi pedang yang diarahkan kepada mereka yang tidak berdaya.
Bahkan, tak sedikit pejabat yang justru memikirkan keuntungan pribadi di atas segalanya. Jabatan yang dipercayakan oleh rakyat dijadikan sebagai sarana untuk memperbesar usaha yang sudah dimiliki sebelum menjabat, atau membuka peluang bisnis baru yang menguntungkan diri sendiri dan keluarga — bukan untuk kepentingan masyarakat luas yang telah memberikan mandat. Rakyat yang menurut Undang-Undang Dasar adalah pemegang kedaulatan tertinggi, justru seolah menjadi boneka yang tidak memiliki suara, ibarat manusia yang keberadaannya seakan tidak berarti di negeri sendiri.
Kemerdekaan yang diperoleh dengan pengorbanan luar biasa para pahlawan seharusnya menjadi amanah yang dijaga bersama — agar setiap warga negara bisa hidup layak, adil, dan makmur di tanah kelahirannya. Semoga keluhan dan kepedihan yang dirasakan rakyat ini dapat menjadi cermin bagi seluruh pemangku jabatan di republik ini, agar kembali sadar bahwa kekuasaan dan hukum ada untuk melindungi rakyat, bukan sebaliknya.
Sebagai wartawan yang melakukan perjalanan rutin ke setiap kabupaten dan provinsi di Nusantara ini, kami di Pena Mitra Bhayangkara.com dan Pena Mitra News.com menyaksikan langsung realitas yang memprihatinkan di banyak pelosok negeri. Kami bertemu masyarakat yang tertindas, kami melihat praktik-praktik yang kami sebut sebagai “pembunuhan hukum” — di mana kebenaran dikalahkan oleh kekuatan uang dan pengaruh. Bahkan di wilayah perbatasan negara antara Indonesia dan Malaysia, kami menyaksikan langsung betapa banyak masyarakat yang masih buta akan hukum, sehingga mudah menjadi korban penipuan, pemaksaan, dan perampasan hak-hak mereka sendiri.
Dari pengalaman dan perjalanan panjang itulah, kami menuangkan apa yang kami saksikan melalui tulisan-tulisan ini. Bukan untuk menabur kebencian, melainkan agar terketuk hati para pengusaha dan para pemegang kebijakan — bahwa kekayaan dan kekuasaan sejatinya adalah amanah, bukan alat untuk menindas. Apa yang kami temukan di setiap perjalanan kami membuat kami sangat prihatin: banyak sekali korban perampasan lahan oleh pengusaha, baik di sektor perkebunan maupun pertambangan. Masyarakat yang telah menggarap tanah leluhurnya selama puluhan tahun selalu dibodohi, dipaksakan meninggalkan tanah mereka, dan diancam — semuanya didukung oleh pengusaha yang tidak bermoral yang memanfaatkan aparat negara dan aparat penegak hukum untuk melindungi kepentingan mereka sendiri.
Itulah sebabnya kami melawan dengan tulisan. Karena di tengah ketimpangan yang begitu besar, suara rakyat harus tetap terdengar. Karena kemerdekaan yang dirayakan setiap tahun ini belumlah sempurna selama masih ada rakyat yang merasa terasing dan tertindas di tanah airnya sendiri. Semoga tulisan ini menjadi pengingat bersama: bahwa kemerdekaan bukan sekadar perayaan setiap 17 Agustus, melainkan sebuah perjuangan tanpa henti agar keadilan benar-benar menjadi milik seluruh rakyat Indonesia.
