POSO – Kepolisian Resor (Polres) Poso bersama sejumlah instansi terkait di Kabupaten Poso mengikuti rapat koordinasi strategis tingkat pusat terkait pencegahan dan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting pada Kamis (30/7/2026) pukul 14.30 WITA di Aula Andi Sappa Sudirman Polres Poso.
Rakor dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) bersama sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Negara, antara lain Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala BMKG, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, serta para Pejabat Utama Mabes Polri. Pembahasan difokuskan pada penguatan sinergitas lintas sektor dalam upaya mitigasi, pencegahan, hingga penanganan Karhutla, khususnya menghadapi potensi peningkatan risiko kebakaran di musim kemarau.
Di Kabupaten Poso, kegiatan diikuti oleh Wakapolres Poso Kompol Suriadi, S.H., M.M., bersama Pejabat Utama dan perwira Polres Poso. Turut hadir Kepala BPBD Kabupaten Poso, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso, Kepala KPH Sintuwu Maroso, Polhut Muda KPH Sintuwu Maroso, PMG Pertama Kabupaten Poso, serta staf BMKG Poso. Kehadiran berbagai instansi ini menunjukkan komitmen bersama membangun koordinasi lintas sektoral guna mengantisipasi potensi Karhutla di wilayah Poso. Dukungan teknis dari Seksi TIK Polres Poso memastikan pelaksanaan rapat berjalan lancar sehingga seluruh arahan strategis dari pusat dapat diterima dengan baik.
Kasi Humas Polres Poso AKP Rianto Hilian menyampaikan bahwa pencegahan Karhutla tidak dapat dilakukan hanya oleh satu institusi, melainkan memerlukan sinergitas pentahelix yang kuat antara Polri, TNI, Pemerintah Daerah, BMKG, Dinas Kehutanan, BPBD, hingga tingkat desa.
“Hari ini kami bersama instansi terkait di Kabupaten Poso telah mengikuti arahan strategis dari Bapak Wakapolri beserta para Menteri dan Kepala Lembaga terkait pencegahan dan penanganan Karhutla. Pesan utama dari pusat sangat jelas, pencegahan Karhutla tidak bisa dilakukan oleh Polri sendiri, melainkan harus melalui sinergitas yang melibatkan semua pihak,” ujar AKP Rianto.
Ia menegaskan langkah pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui pemantauan wilayah, peningkatan kesiapsiagaan personel, edukasi kepada masyarakat, serta respons cepat apabila ditemukan titik api. Polres Poso juga mengimbau masyarakat, khususnya petani dan peladang, agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar.
“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para petani dan peladang di Kabupaten Poso, untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Selain merusak lingkungan dan menyebabkan polusi asap yang mengganggu kesehatan, tindakan tersebut juga dapat memicu terjadinya kebakaran yang lebih luas,” tegasnya.
Pembakaran hutan dan lahan secara melawan hukum juga dapat berujung pada proses pidana dengan ancaman hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat diajak berperan aktif dengan segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun aktivitas pembakaran lahan yang berpotensi menimbulkan kebakaran kepada Bhabinkamtibmas, Babinsa, atau langsung kepada kepolisian dan BPBD terdekat.
“Polres Poso bersama seluruh instansi terkait siap bergerak cepat untuk mencegah dan menangani kebakaran sejak dini sebelum meluas. Mari kita jaga hutan dan lahan kita sebagai sumber kehidupan,” pungkasnya.
Melalui sinergitas lintas sektor ini, Polres Poso bersama pemerintah daerah dan instansi terkait berkomitmen memperkuat upaya pencegahan Karhutla, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menciptakan Kabupaten Poso yang aman, sehat, dan lestari.
PMBcom.,”
