MAKASSAR — Suara perlawanan yang lantang dan tegas meledak dari kalangan Mahasiswa Republik Indonesia Raya, yang secara terbuka dan tanpa kompromi menolak usulan kebijakan yang dinilai biadab dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait rencana kenaikan tarif listrik. Kebijakan ini disodorkan dengan alasan yang terdengar muluk-muluk: guna menyelamatkan kondisi keuangan Perusahaan Listrik Negara (PLN) sekaligus mendidik masyarakat agar lebih hemat energi. Namun, bagi mahasiswa maupun rakyat banyak, dalih tersebut hanyalah topeng murahan. Sebuah penutup yang menyembunyikan bukti nyata ketidakpedulian, kemiskinan empati, serta orientasi kebijakan yang sepenuhnya berpihak pada kepentingan kekuasaan dan kelompok elit, sama sekali bukan pada kesejahteraan rakyat jelata.
Pernyataan sikap yang disampaikan mahasiswa tersebut terdengar tajam dan menusuk hati nurani bangsa. “Ini adalah pernyataan yang tidak berhati nurani sama sekali! Bagaimana mungkin menaikkan harga listrik—yang sejatinya merupakan kebutuhan dasar setiap rumah tangga—hanya dengan alasan PLN mengalami kerugian dan ingin mendidik rakyat agar hemat? Itu adalah logika yang busuk, sangat jauh dari memahami realitas penderitaan yang sedang dirasakan oleh rakyat luas saat ini,” tegas bunyi pernyataan tersebut tanpa ada niat untuk berkompromi.
Mahasiswa menegaskan dengan lantang bahwa rakyat tidak butuh pelajaran tentang cara berhemat yang disampaikan lewat pukulan harga yang terasa membunuh. Apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat adalah keadilan yang nyata, tersedianya pekerjaan yang layak dengan penghasilan wajar, serta harga-harga kebutuhan hidup pokok yang benar-benar terjangkau oleh daya beli mereka. Jangan sekali-kali memindahkan beban berat akibat kegagalan manajemen, kebocoran, maupun ketidakefisienan yang terjadi di tubuh perusahaan negara ke pundak orang-orang kecil yang sudah berjuang keras setiap harinya.
Jika benar PLN menghadapi masalah keuangan hingga dikatakan bangkrut, maka carilah solusi yang jujur pada akar masalahnya: perbaikilah tata kelola yang diduga korup, hentikan pemborosan birokrasi yang tidak perlu, dan bereskan manajemen yang tidak profesional—bukan dengan cara merampas sisa kemampuan ekonomi rakyat yang sudah terhimpit. Demikian pula jika negara dikatakan mengalami defisit anggaran, potonglah gaya hidup mewah para pejabat tinggi yang kerap menghamburkan uang negara, serta hentikan pemborosan anggaran yang tidak tepat sasaran—jangan jadikan rakyat kecil sebagai kambing hitam atas segala kegagalan sistemik tersebut.
“Listrik adalah hak dasar setiap warga negara yang dijamin konstitusi, bukan alat hukuman, bukan pula sarana penegakan disiplin sosial yang kejam. Negara didirikan dan diciptakan sejatinya untuk melayani kepentingan rakyat banyak, bukan berubah menjadi penagih utang yang meneror rumah tangga lewat kenaikan tarif yang tidak berperikemanusiaan!” bunyi kritik tajam yang menyentil kesadaran nasional tersebut.
Setiap kebijakan yang lahir tanpa dilandasi nurani dan kepedulian sosial, pada akhirnya hanya akan melahirkan gelombang kemarahan yang meluas. Mahasiswa pun menyampaikan tuntutan yang tegas: Hentikan seketika itu juga logika berpikir yang kerap menyalahkan rakyat atas segala kekurangan! Batalkan sepenuhnya kebijakan penindasan yang berkedok efisiensi ekonomi!
“Jika suara peringatan ini berusaha dibungkam atau diredam paksa, maka sejarah kelam akan mencatat dengan tulisan hitam: Bukan rakyat yang gagal berhemat energi, melainkan negaranya sendiri yang telah gagal menjalankan tugas utamanya melindungi anak-anak bangsanya sendiri!” seru mereka dengan nada tegas dan penuh tanggung jawab atas masa depan bangsa.
Dalam pernyataan panjang tersebut, juga disentil dengan tajam nasib bangsa yang terasa sangat memprihatinkan. Dulu, saat dijajah Belanda selama 350 tahun lamanya, alam nusantara belum rusak parah seperti sekarang. Namun lihatlah, setelah 81 tahun merdeka? Hutan-hutan menjadi gundul tak bertepi, sungai-sungai tercemar racun industri, utang negara menumpuk tanpa kendali, dan bangunan fasilitas umum mudah roboh tak kuat menahan beban.
“Ini bukanlah ulah penjajah lama yang sudah pergi—tapi murni ulah tangan-tangan serakah para penguasa masa kini! Hutan-hutan dijual murah kepada pihak asing maupun kelompok tertentu, bumi pertiwi dikoyak-koyak tambang demi keuntungan segelintir orang, laut dan pesisir dirusak aktivitas tak bertanggung jawab—lalu rakyat disuruh sabar dan tabah. Sementara itu, para elit penguasa berpakaian rapi, hidup mewah dan berlimpah di atas penderitaan bangsa yang terpinggirkan,” kritik tersebut terasa begitu menyayat hati namun penuh kebenaran yang pahit.
Salah satu pengamat yang juga aktif dalam gerakan rakyat, Zaenal Siko yang biasa disapa Bang Enal, turut menyampaikan kegelisahannya yang mendalam atas kondisi yang tak kunjung berubah ini. Ia menyatakan keheranannya atas fenomena aneh yang kerap terjadi di negeri ini.
“Kami juga heran di negeri ini, Indonesia pada umumnya hanya dikenal ada dua musim: ada musim hujan dan ada musim kemarau. Namun ternyata, ada fenomena langka yang hadir sebagai musim baru—yakni ‘musim mati lampu’. Selalu saja, di saat musim kemarau tiba, pemadaman listrik bergiliran terjadi di mana-mana, dan hal ini sudah berjalan bertahun-tahun tanpa ada solusi tuntas,” ungkapnya dengan nada prihatin.
Kritik dan suara penolakan ini bergema keras, menjadi bukti bahwa rakyat tidak lagi bisa dipaksa menanggung beban kebijakan yang berat sebelah dan tidak berpihak pada keadilan sosial.
#KoPigiKeliling — berkabar berita, berbagi hidup
Zaenal Siko
