BULUNGAN – Wakapolda Kalimantan Utara Brigjen Pol Yusuf, S.I.K., mewakili Kapolda Kaltara, secara resmi membuka Forum Diskusi Terarah (FGD) Penelitian dan Supervisi STIK Lemdiklat Polri bertema “Rekonstruksi Model Pemolisian Berbasis Manajemen Risiko dalam Penanganan Bencana (Perspektif Hukum)” di Ruang Ruppatama Bhara Daksa Polda Kaltara, Kamis (3/9/2026).
Kegiatan diawali dengan pembukaan, pembacaan doa, penyanyian lagu Indonesia Raya, sambutan Kapolda yang dibacakan Wakapolda, sambutan Ketua Tim, hingga sesi foto bersama. Hadir dalam kegiatan ini Ketua Tim Supervisi Brigjen Pol. Dr. Mohamad Aris, S.H., S.I.K., M.Si., Ketua Tim Peneliti Kombes Pol. Dr. Tagor Hutapea, S.I.K., M.Si., beserta jajaran peneliti STIK Lemdiklat Polri, Pejabat Utama Polda Kaltara, serta para tamu undangan terkait.
Dalam amanat Kapolda Kaltara yang disampaikan Wakapolda, ditegaskan bahwa penelitian ini memiliki relevansi tinggi dengan kebutuhan kepolisian menghadapi potensi bencana di wilayah Kaltara. “Substansi penelitian ini sangat relevan, fokus pada pembangunan model pemolisian berbasis manajemen risiko dalam penanganan bencana dari perspektif hukum,” ujarnya.
Kapolda juga berharap tim peneliti meninjau kondisi lapangan secara objektif dan menyeluruh—tidak hanya mengkaji hal-hal yang berjalan baik, tetapi juga menggali kendala, kekurangan, kebutuhan, serta praktik yang diterapkan jajaran Polda Kaltara. “Jangan hanya mencari yang baik; jika ada kekurangan, sampaikan agar kita dapat melakukan perbaikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kapolda menginginkan hasil penelitian tidak hanya berhenti pada rekomendasi akademis, tetapi menghasilkan model yang aplikatif, sederhana, dan benar-benar dapat diterapkan oleh personel di lapangan—termasuk wilayah dengan karakteristik khusus seperti Kalimantan Utara.
Sementara itu, Ketua Tim Supervisi Brigjen Pol. Dr. Mohamad Aris menyatakan bahwa FGD menjadi sarana krusial untuk menghimpun pengalaman, masukan, dan permasalahan yang dihadapi personel. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan model pemolisian yang adaptif dan sesuai kebutuhan wilayah. “Karakteristik geografis Kaltara menjadi aspek penting dalam perumusan model agar tidak hanya kuat secara hukum dan akademis, namun juga praktis di lapangan,” ucapnya.
Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan penggalian data yang mendalam bersama Tim Peneliti, Pejabat Utama, serta peserta lainnya, dengan fokus pada aspek pemolisian, manajemen risiko, penanganan bencana, dan landasan hukum tugas kepolisian.
Diharapkan melalui kegiatan ini dapat terwujud model pemolisian penanganan bencana yang adaptif, aplikatif, dan berlandaskan hukum kuat, guna meningkatkan kesiapsiagaan serta efektivitas Polri dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat saat bencana terjadi.
Humas Polda Kaltara
Koordinator Liputan Wilayah Kalimantan Utara: Abu Saniah
