KUTAI TIMUR – Di tengah arus keterbukaan informasi dan tuntutan transparansi yang semakin menguat di seluruh penjuru negeri, masyarakat Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, menyuarakan harapan besar agar prinsip tersebut benar-benar terwujud dalam pelayanan publik dan penegakan hukum. Selama ini, banyak warga yang masih harus menunggu lama, bahkan menghadapi berbagai kesulitan saat berusaha mengurus kebutuhan administrasi maupun memperoleh hak-hak mereka sebagai warga negara.
Supriadi, S.Pt., seorang tokoh masyarakat yang juga tinggal di wilayah pinggiran Kabupaten Kutai Timur, menyampaikan keresahannya bahwa kesenjangan pelayanan masih sangat terasa di daerah-daerah pelosok. “Banyak kejadian di pelosok-pelosok, termasuk di tempat kami, di mana hak-hak masyarakat belum terpenuhi dengan baik. Bahkan pada momen-momen penting seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), masih ada warga yang kesulitan memastikan hak partisipasinya terjamin dengan lancar,” ungkapnya.
Menurut Supriadi, harapan utama masyarakat adalah adanya sistem yang lebih jelas, terstruktur, dan mudah diakses. Selama ini, ketidakjelasan prosedur, persyaratan yang berubah-ubah tanpa pemberitahuan, serta minimnya informasi yang sampai ke daerah terpencil sering kali membuat warga bingung dan terhambat. “Kami berharap pemerintah Kabupaten Kutai Timur segera memperjelas seluruh sistem pelayanan dan administrasi, sehingga masyarakat tidak lagi merasa bingung, dipersulit, atau bahkan harus berulang kali datang ke kantor pelayanan hanya karena kurang satu berkas atau ketidaktahuan alur yang benar,” tambahnya.
Di era yang serba terbuka ini, masyarakat sudah tidak dapat lagi menerima alasan bahwa pelayanan yang rumit adalah hal yang wajar. Warga menuntut adanya kesetaraan akses: tidak hanya masyarakat di pusat pemerintahan yang mendapatkan pelayanan prima, tetapi juga mereka yang tinggal di desa-desa terpencil, di seberang sungai, maupun di wilayah perbatasan kabupaten. Hak untuk mendapatkan pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan murah adalah hak setiap warga negara yang dijamin undang-undang, dan seharusnya tidak bergantung pada seberapa jauh jarak tempat tinggal mereka dari kantor dinas.
Selain kemudahan administrasi, penantian masyarakat juga tertuju pada kepastian hukum. Transparansi harus menyertai setiap kebijakan yang dikeluarkan, serta setiap keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum maupun petugas pelayanan. Masyarakat berhak mengetahui dasar hukum, alur proses, dan jangka waktu penyelesaian setiap permohonan yang mereka ajukan. Tidak boleh ada lagi ruang bagi praktik yang tidak transparan, diskriminatif, atau membebankan biaya di luar ketentuan yang berlaku.
Supriadi menegaskan bahwa keterbukaan bukan sekadar slogan di atas kertas, melainkan komitmen nyata yang harus dirasakan dampaknya oleh seluruh lapisan masyarakat. “Kami percaya bahwa jika sistem sudah jelas dan petugas bekerja dengan semangat melayani, bukan dilayani, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan tumbuh semakin kuat. Kutai Timur adalah rumah kita bersama, dan kemajuan daerah ini hanya bisa tercapai jika tidak ada satu pun warga yang tertinggal atau terhalang oleh kerumitan birokrasi,” ujarnya penuh harap.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diharapkan segera merespons suara ini dengan melakukan evaluasi menyeluruh, menyederhanakan birokrasi, memperluas jangkauan informasi, serta memantau langsung pelaksanaan pelayanan hingga ke tingkat desa. Penantian panjang masyarakat ini layak mendapatkan jawaban yang nyata, demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Penulis : Supriadi S.pt.,
KA, Biro Kab Kutai Timur.
