PONTIANAK – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) bersama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Area Pontianak resmi memperkuat kerja sama melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penanganan Permasalahan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kamis (13/8/2026). Kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh Kejaksaan Negeri se-Kalbar.
Langkah strategis ini bertujuan memperkuat koordinasi, menjamin kepastian hukum, serta membangun langkah preventif untuk memitigasi risiko hukum yang mungkin muncul dalam pelaksanaan kegiatan usaha BSI di wilayah Kalimantan Barat.
Kepala Kejati Kalbar Dr. Emilwan Ridwan menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar seremonial, melainkan sinergi nyata untuk mendorong tata kelola yang baik, kepatuhan hukum, serta mencegah persoalan sejak dini. “Melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan berwenang memberikan bantuan, pertimbangan, pelayanan, hingga penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.
Sementara itu, Area Manager BSI Pontianak Hendro Kusworo menyambut baik kerja sama tersebut. Ia berharap sinergi ini memperkuat kepastian hukum dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan. “Kami ingin pendampingan hukum tidak hanya hadir saat masalah muncul, melainkan menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko sejak tahap perencanaan,” tambahnya.
Usai penandatanganan, dilanjutkan diskusi kelompok terarah (FGD) bertema “Penanganan Permasalahan Hukum dan Tindakan Mitigasi Risiko Hukum di Ranah Perbankan” yang dipandu Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Kalbar Faisal Banu, S.H., M.Hum. Dalam kegiatan tersebut ditekankan poin penting antara lain optimalisasi peran Jaksa Pengacara Negara, mitigasi risiko sejak awal, pelaksanaan kredit secara bijak sesuai SOP, serta ketatnya penerapan prinsip 5C, KYC, dan pemeriksaan SLIK OJK.
Kegiatan ini dihadiri langsung Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak dan Mempawah, jajaran pimpinan BSI, serta diikuti secara daring oleh seluruh Kepala Kejaksaan Negeri se-Kalbar dan para Jaksa Pengacara Negara. Sinergi ini menegaskan komitmen bersama mewujudkan perbankan yang profesional, taat hukum, dan mengutamakan pencegahan sebelum masalah berkembang menjadi sengketa.
Koordinator Liputan Wilayah Kalimantan Barat Rustan.,”
